Reporter: Karim Raslan | Editor: cipta
LIMA tahun lalu, ketika mengunjungi Kota Dalian untuk menghadiri World Economic Forum (WEF), saya teringat pusat perkumpulan selama konferensi yang begitu besar yang menampung pertemuan tersebut. Pusat perkumpulan tersebut merupakan bagian dari skema salah satu generasi perkotaan paling ambisius di dunia, menghadirkan Xinghai Square, alun-alun perkotaan terbesar di Asia.
Pada saat itu, saya sempat berpikir bahwa pada akhirnya, harus ada pihak yang membayar semua ekses pembangunan ini. Misalnya, blok-blok menara yang kosong dan sama sekali tidak produktif. Tentu saja, tidak ada yang mempercayai saya saat itu.
Tapi, sekarang, realita mulai menghadang China, khususnya kota-kota sekunder dan tersiernya yang berkembang sangat cepat. Saat ini, China bisa menjadi episentrum krisis finansial yang bahkan dapat menelan Asia Tenggara.
Pertumbuhan terakhir perekonomian China tidak begitu baik. Pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonominya hanya mencapai 7,7%, di bawah ekspektasi para ekonom yang berkisar di angka 8%, dan juga jauh lebih rendah dari angka pertumbuhan ekonominya di kuartal IV-2012 yang mencapai 7,9%.
Kondisi itu bisa saja disebabkan oleh penurunan tingkat konsumsi yang hanya tumbuh 12,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 14,8%. Mungkin juga karena musim salju yang luar biasa dingin. Pertumbuhan 7,7% PDB ini masih memicu kecemburuan banyak negara, khususnya Eropa. Namun, kehebohan media yang mempersoalkan penurunan ini jelas menunjukkan betapa besar perhatian dunia terhadap ekonomi China.
Semua kehebohan ini jelas menyebabkan sakit kepala luar biasa bagi Presiden Xi Jinping yang diangkat Maret lalu sebagai kepala negara sekaligus Pemimpin Partai Komunis China (PKC). Legitimasi PKC sebagai partai pemimpin China bertumpu pada kinerja ekonomi. Cengkeraman pada kekuasaan secara serius akan ditantang jika tak bisa melanjutkan dan terus membuktikan kinerja ekonominya.
Namun, saat ini, ada kekhawatiran lain yang lebih mendesak. Pada edisi 16 April 2013, Financial Times melaporkan bahwa perusahaan audit, ShineWing, telah memperingatkan utang pemerintahan lokal di China yang kian "tak terkendali". Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh International Monetary Fund (IMF) dan lembaga pemeringkat lainnya.
Financial Times mencatat bahwa pemerintahan lokal di China--termasuk pemerintahan provinsi dan kota-kotanya--saat ini memiliki total utang mencapai RMB 10 triliun- RMB 20 triliun, atau sekitar 20%-40% dari ukuran ekonomi China. Penggelembungan utang ini disinyalir disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat di 2008 yang memutuskan memperlonggar syarat-syarat pinjaman oleh pemerintah-pemerintah daerah.
Besarnya utang ini telah melahirkan kekhawatiran atas munculnya krisis perumahan ala Amerika Serikat atau sovereign debt ala Eropa. Pada awal bulan ini, untuk pertama kalinya sejak 1999, Fitch Ratings menurunkan peringkat kredit China dari AA- menjadi A+. Keputusan ini kemudian diikuti oleh lembaga sejenis. Moody's memangkas status proyeksi kredit China menjadi stabil dari yang semula positif.
Ketidakjelasan seputar perekonomian China ini berdampak besar bagi Asia Tenggara. China merupakan mitra dagang utama ASEAN dan dengan perjanjian perdagangan bebas yang terjalin sejak 2010, total perdagangan China-ASEAN diperkirakan akan berlipat ganda dari US$ 231 juta saat ini menjadi US$ 500 juta di tahun 2015.
Ivy Ng, analis peneliti senior di CIMB, pernah berucap kepada saya bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi China akan berdampak negatif terhadap CPO (minyak sawit mentah). Sebab, China merupakan importir terbesar CPO Malaysia (20% dari total ekspor di 2012), dan Indonesia (kedua terbesar setelah India dengan menggenggam 16,4% dari total ekspor CPO di 2012).
Masih menurut Ivy Ng, jika China mengalami semacam krisis finansial, prospek pertumbuhan ekonominya akan terganggu dan berdampak pada penurunan permintaan CPO ke China. Ini akan berdampak negatif terhadap harga CPO.
Para penghasil minyak sawit harus rela menurunkan harga produknya. Problem pemerintah lokal di China tidak hanya akan mengguncang perekonomian negara, namun juga bisa menggetarkan ekonomi kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Ini adalah saat saya benci jika saya benar.
