: WIB    —   
indikator  I  

Tantangan ekonomi presiden baru

Tantangan ekonomi presiden baru
Pengamat Asia Tenggara

SAAT Anda membaca tulisan ini, Indonesia pasti sudah selesai melaksanakan pemungutan suara untuk memilih calon presiden. Bahkan, pemenangnya sudah bisa diketahui.

Perlu dicatat, presiden baru tidak mempunyai waktu untuk menikmati bulan madu. Negara ini sedang di ambang badai ekonomi. Selama bertahun-tahun, potensi ekonomi Indonesia terhambat oleh masalah seperti korupsi endemik dan lemahnya daya saing. Selain masalah struktural jangka panjang, ada banyak problem ekonomi yang harus segera diatasi pemerintahan baru dengan cepat.

Pertama, bersiap untuk menghadapi perlambatan China dalam waktu dekat. Ekonomi China tumbuh 7,4% pada kuartal I tahun 2014, pergerakan paling lambat dalam 18 bulan. Bahkan, para analis memperkirakan penurunan berlanjut.

China akan jatuh. Pertanyaan yang lebih penting bukan penyebab, tapi kapan kejatuhan itu terjadi?
Keadaan ekonomi China ini penting karena menjadi tujuan utama ekspor Indonesia, khususnya produk primer. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), nilainya US$ 3,4 miliar, setara nilai barang yang diekspor dua bulan awal 2014 serta mewakili 14,29% dari total ekspor. Karena itu, perlambatan di China akan menurunkan pendapatan ekspor Indonesia.

Lebih penting lagi, ekonomi China sebagai yang terbesar kedua di dunia adalah importir utama komoditas, sehingga berperan dalam menentukan harga. Produsen akan terpengaruh karena permintaan dari China berangsur turun.

Ini akan menjadi pukulan bagi Indonesia, mengingat sekitar 65% dari komposisi ekspor adalah energi dan komoditas. Selain itu, penurunan pendapatan ekspor akan menghalangi upaya pemerintah mengatasi defisit neraca transaksi berjalan.

Presiden baru dan pemerintahnya harus fokus. Tidak hanya memperluas pasar ekspor ke berbagai negara dan kawasan, tetapi juga harus berupaya mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor produk primer.
Indonesia harus melakukan diversifikasi ekspor. Karena, selama ekspor hanya diperoleh dari ledakan sumber daya alam, jika tidak segera berubah, Indonesia mungkin berakhir dalam jebakan perangkap pendapatan kalangan menengah.

Kedua, presiden Indonesia harus mengatasi beban subsidi bahan bakar. Bukan rahasia biaya subsidi yang dikeluarkan pemerintah sekitar US$ 20 miliar per tahun. Pengeluaran ini menjadi salah satu pendorong defisit neraca transaksi berjalan.

Saat ini, harga BBM di Indonesia termurah di kawasan, hanya Rp 6.500 per liter untuk bensin dan Rp 5.500 per liter untuk solar. Pemerintah tidak bisa terus mensubsidi BBM.

Subsidi BBM menghasilkan dilema opportunity cost bagi pengambil kebijakan. Ya, memang pemotongan subsidi BBM bisa menyengsarakan rakyat menengah bawah. Tapi anggaran itu bisa dipakai untuk infrastruktur dan pendidikan yang lebih menguntungkan secara jangka panjang.

Jangan salah, sudah merupakan tugas pemerintahan baru untuk memastikan bahwa jaring pengaman sosial cukup kuat untuk melindungi si miskin, sedangkan bagi mereka yang berpenghasilan menengah akan tertekan oleh inflasi yang mungkin timbul dari reformasi kebijakan tersebut.

Keputusan besar yang dibuat oleh Mesir sebagai produsen minyak non-OPEC terbesar di Afrika untuk mengurangi subsidi BBM merupakan sebuah contoh kasus untuk reformasi kebijakan yang sama di Indonesia.
Kebijakan ini sinyal bahwa kedua calon presiden mempunyai persepsi sama tentang perlunya menangani subsidi BBM yang bengkak.

Tampaknya ada konsensus politik yang kuat di balik keputusan untuk mengurangi subsidi. Tapi, ini adalah kesempatan langka bagi Indonesia untuk mencapai terobosan reformasi kebijakan yang diperlukan.
Subsidi bahan bakar adalah bom waktu politik sehingga pemerintahan baru harus mengambil tindakan, karena mereka tidak memiliki kebebasan untuk menunda lebih lama. Anggaran tentu lebih baik dihabiskan untuk perbaikan, seperti sektor manufaktur yang kuat, agar Indonesia melepaskan diri dari perangkap pendapatan menengah.

Masa-masa sulit membutuhkan tindakan tegas. Satu-satunya masalah nyata yang ada di Indonesia adalah kurangnya kemauan politik untuk membuat keputusan sulit. Jadi, presiden baru harus menganggap masalah ini sebagai mandat utamanya.

Mengutip tulisan Tom Lembong di Financial Times, " Tanggal 9 Juli, satu hal yang kita semua akan pilih ialah kebaruan dari semangat kebijakan ekonomi".


Close [X]