Reporter: Karim Raslan | Editor: cipta.wahyana
HASIL pemilihan presiden telah diumumkan: Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden ketujuh Indonesia. Meskipun Prabowo Subianto bersikeras menolak menerima hasil pemilu presiden, kemenangan Jokowi sudah nyata dan dia harus memimpin pemerintahan baru Indonesia.
Seperti yang selalu ia katakan bahwa ekonomi akan menjadi prioritas nomor satu baginya. Dalam tulisan saya sebelumnya berjudul "Tantangan Ekonomi Presiden Baru", saya tekankan Indonesia perlu melakukan diversifikasi ekspor untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global, dan menghentikan subsidi BBM bertahap.
Kali ini, saya ingin menggeser perhatian pembaca mengenai tantangan lain yang dihadapi Indonesia, yaitu sistem pendidikannya. Meningkatkan pendidikan melalui "revolusi mental" adalah bagian penting visi misi Presiden terpilih Jokowi. Ini adalah hal yang harus segera dia atasi.
Pengeluaran Indonesia di sektor pendidikan saat ini masih relatif rendah yakni sekitar 3% dari produk domestik bruto. Tampaknya, ada anggapan keliru bagi mereka yang mengira bahwa pengeluaran untuk pendidikan adalah biaya percuma yang tidak menghasilkan manfaat apapun.
Pendapat ini salah. Mereka harus mulai melihat dari sudut pandang lain. Sumber daya manusia merupakan komponen penting untuk pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Karena Anda tidak bisa memisahkan kualitas sumber daya manusia dari produktivitasnya. Investasi yang lebih banyak dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia sehingga akan mendorong perekonomian ke depan.
Masyarakat Indonesia yang lebih terdidik berarti efisiensi serta produktivitas dan kapasitas yang lebih hebat. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan inovasi dan memajukan teknologi, terutama di sektor industri dan jasa.
Perlu dicatat, Indonesia harus melepaskan diri dari ketergantungan pada sumber daya alam dan pindah ke aktivitas dan kerja yang memiliki nilai tambah lebih. Oleh karena itu, investasi pada sektor pendidikan tidak hanya akan memastikan pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi juga berkelanjutan secara jangka panjang.
Jokowi berjanji menjamin akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah. Namun, Jokowi juga harus memastikan bahwa pendidikan yang mereka peroleh meliputi keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan pasar. Tidak penting tentang berapa banyak yang Anda habiskan untuk pengembangan sumber daya manusia, tapi seberapa kualitas yang Anda dapatkan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Agustus 2013, sekitar 46,93% dari total angkatan kerja di Indonesia hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar dan lebih rendah dari itu. Bahkan, sebuah laporan Boston Consulting Group pada 2013 memperkirakan saat ini pengusaha Indonesia akan kesulitan mencari karyawan yang memenuhi syarat untuk mengisi lebih dari 50% lowongan untuk posisi awal pada tahun 2020. Ini jelas mengkhawatirkan mengingat pekerja Indonesia juga harus mampu bersaing dengan pekerja di kawasan regional seiring diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015.
Kini, bagaimana cara untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik bagi siswa dan pengusaha Indonesia? Peran guru sangat vital. Mereka yang mengajar melampaui jam kerja harus diberikan insentif. Sebaliknya, tindakan harus diambil terhadap mereka yang tidak fokus, dan hanya sekadar bekerja untuk mencukupi waktu. Hanya yang terbaik dan paling berdedikasi mendapatkan apresiasi.
Sekolah dan universitas harus bekerja sama dengan swasta. Pemimpin harus mempertimbangkan agenda mengubah dan memodifikasi kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang kompeten.
Kerja keras harus dimulai dari sekarang, utamanya saat sistem pendidikan tinggi di Indonesia makin terpuruk ke daftar 400 universitas terbaik berdasarkan Times Higher Education Survey. Hanya tiga universitas lokal, yaitu Universitas Gadjah Mada (360), Institut Teknologi Bandung (369) dan Universitas Indonesia (395) saja yang berhasil masuk ke dalam daftar itu.
Saya sudah katakan sebelumnya, tapi penting untuk diulang bahwa: Pendidikan perlu diprioritaskan di atas krisis apa pun yang dihadapi Indonesia. Negara ini memiliki potensi besar di bidang pendidikan. Tapi, tanpa reformasi sistem pendidikan, surplus demografi bisa berubah menjadi bom waktu yang merugikan.
