Reporter: Budi Frensidy | Editor: hendrika.yunaprita
Pemerintah kembali membuka wacana perubahan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari bulanan menjadi sekaligus. Skema ala swasta dan BUMN ini sedang digodok dan diharapkan diterapkan tahun depan. Dengan skema baru ini, uang pensiun PNS antara Rp 500 juta-Rp1,5 miliar.
Dengan sistem pembayaran bulanan seperti saat ini, tahun depan pemerintah mengalokasikan Rp 90 triliun di APBN untuk uang pensiun. Angka ini terus meningkat, mengingat uang pensiun cenderung naik dan ada 120.000 orang pensiunan baru PNS setiap tahun.
Dengan 4,4 juta PNS, PT Taspen memperkirakan, beban pensiunan PNS ini bakal melonjak menjadi Rp 300 triliun tahun 2043.
Bagaimana matematika keuangan -buku yang kebetulan saya tulis- memandang dua sistem itu?
Agar dapat membandingkan, perlu memahami konsep perpetuitas, yaitu arus kas yang diterima atau dibayar setiap periode tertentu secara terus menerus alias tak terhingga. Bersama anuitas, perpetuitas adalah konsep dasar valuasi aset, baik di pasar finansial maupun pasar riil.
Contoh perpetuitas adalah dividen saham setiap tahun, royalti tahunan penulis buku atau lagu, uang sewa/kontrak setiap bulan atau tahun dan uang pensiun bulanan. Misalnya, Anda menulis buku yang diprediksi laris. Penerbit berniat membeli hak cipta buku dan menawarkan dua skema: Rp 200 juta sekali saja hari ini atau Rp 1 juta setiap bulan seumur hidup mulai satu bulan lagi.
Tawaran kedua, contoh perpetuitas biasa. Asumsikan Anda hanya tahu deposito dengan bunga bersih 0,5% per bulan untuk dana yang Anda miliki. Mana yang dipilih?
Yang harus Anda lakukan adalah menghitung nilai sekarang atau present value (PV) pilihan kedua dan membandingkan dengan PV pilihan pertama, Rp 200 juta. PV pilihan kedua, Rp 1 juta dibagi 0,5%, yaitu Rp 200 juta.
Menerima Rp 1 juta setiap bulan seumur hidup ternyata sama menariknya dengan menerima Rp 200 juta sekali saja hari ini. Anda dapat mengambil pilihan Rp 200 juta hari ini dan jika Anda merasa tidak bisa mengelola, silakan mengganti menjadi Rp 1 juta per bulan dengan menaruh di deposito berbunga 0,5% per bulan.
Contoh kedua, Anda memiliki kos-kosan yang setiap bulan memberikan pendapatan bersih Rp 5 juta. Ada yang menawar kos-kosan Rp 1 miliar. Jika menjualnya, Anda dapat menempatkan duit itu di deposito berbunga bersih 0,5% per bulan. Setelah dihitung, uang bulanan dari bunga deposito juga Rp 5 juta. Maka, menjual rumah dan mendapat Rp 1 miliar sama menarik dengan tak menjualnya, tapi mendapat Rp 5 juta dari kos-kosan.
Kembali ke dua sistem uang pensiun. Dalam pandangan matematika keuangan, uang pensiun dibayar bulanan atau sekaligus di awal sama-sama menarik, jika bunga relevan. Dua contoh di atas, uang sekarang Rp 200 juta ekuivalen dengan Rp 1 juta per bulan dan Rp 1 miliar dengan Rp 5 juta per bulan mulai satu bulan lagi, jika suku bunga 6% p.a. atau 0,5% per bulan.
Mereka yang lebih suka uang pensiun bulanan karena merasa tidak bisa mengelola, gagal menyadari, ia dapat mengubah uang pesangon itu menjadi bulanan dengan cara menaruh di deposito atau membeli rumah kos-kosan atau membangun rumah kontrakan.
Masalah timbul jika bunga tidak relevan atau tidak realistis. Dalam kasus di atas, jika bunga bukan 0,5% per bulan atau 6% p.a, yang membuat kedua pilihan ekuivalen, yang satu akan lebih menarik daripada yang lain.
Misalnya bunga 0,4% per bulan atau 4,8% p.a, nilai uang pensiun Rp 5 juta per bulan ekuivalen dengan Rp 1,25 miliar, sehingga pensiun bulanan lebih menarik daripada Rp 1 miliar sekaligus di muka. Sebaliknya jika memperoleh bunga bersih 0,6% per bulan atau 7,2% p.a, diuntungkan memilih pensiun Rp 1 miliar di muka. Jumlah ini memberikan uang Rp 6 juta per bulan (0,6% x Rp1 miliar).
Anda ingin tahu dana tambahan pemerintah untuk membayar 120.000 ribu pensiunan baru setiap tahun jika jadi mengadopsi sistem baru ini? Dengan asumsi Rp 500 juta per pensiunan, kebutuhan dana tambahan itu Rp 60 triliun. Angkanya melonjak menjadi Rp 120 triliun, jika rata-rata pesangon Rp1 miliar. Saya pikir ini masih batas kemampuan pemerintah kita.
Maka, kita perlu mendukung pemerintah menerapkan sistem uang pensiun sekaligus di muka daripada bulanan. Sistem ini akan membebaskan pemerintah dari urusan penyimpanan data jutaan penerima pensiun, alamat dan nomor rekening bank setelah PNS pensiun. Tenaga dan waktu ribuan petugas untuk mengurusi data dan pembayaran pensiunan dapat dialihkan.
