CERITALAH
Kolom Corner
Cara Brasil mengatasi perlambatan ekonomi

Cara Brasil mengatasi perlambatan ekonomi


BRASIL, negara yang terkenal dengan tari Samba dan  sepakbola, memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia. Keduanya sama-sama negara besar  dari sisi populasi penduduk.Penduduk Brasil lebih dari 196 juta orang dan penduduk Indonesia sekitar 240 juta. Kedua negara sama-sama memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Keduanya juga bangkit menjadi kekuatan ekonomi dunia setelah puluhan tahun terkungkung dibawah kediktatoran militer dan perekonomian yang terkesan salah urus. Di bawah penguasa berhaluan kiri Luiz Incio Lula da Silva (Presiden dari 2003-2010), ekonomi Brasil tumbuh rata-rata 3,7%.

Kejeniusan Lula terletak dalam meneruskan reformasi ekonomi sayap kanan pendahulunya, Fernando Henrique Cardoso, termasuk program-program sosialnya,  seperti tunjangan pendidikan dan keluarga.

Di bawah penerus Lula, mantan gerilyawan Dilma Rousseff, Brasil mengambil alih posisi Inggris sebagai negara dengan perekonomian terbesar keenam dunia pada Maret 2012. Brasil juga memiliki catatan sukses luar biasa dalam mengangkat masyarakat keluar dari zona kemiskinan. David Rohde  dalam tulisannya di Atlantic Magazine  bulan September, memperkirakan bahwa dalam dekade terakhir 35 juta masyarakat Brasil digolongkan dalam masyarakat kelas menengah.Jumlah tersebut  sekarang melonjak drastis menjadi 100 juta orang.

Namun kondisi terbaru, Brasil dan Indonesia berada di persimpangan jalan meskipun sama-sama negara yang sangat menjanjikan. Pertumbuhan Brasil di kuartal III 2012 melambat menjadi hanya 0,4%, dan diperkirakan hanya akan tumbuh 1,9% sepanjang tahun ini.

Hal ini disebabkan oleh tertekannya ekspor akibat melemahnya permintaan dari China, termasuk permintaan untuk sumber daya alam seperti minyak dan krisis utang Eropa yang belum menemukan titik terang. Memang, ada konsensus yang berkembang bahwa Brasil sudah perlu mengubah mesin pacu pertumbuhan dari ekspor ke arah yang lebih berbasis konsumsi. Untuk melakukan ini tentu tidak semudah semudah mengucapkannya.

Selain permasalahan infrastruktur yang masih minim, birokrasi juga menjadi kendala besar. Akibatnya, Brasil muncul menjadi negara yang paling buruk performanya dalam kelompok BRIC.

Sekarang apa yang bisa kita lihat dari ini semua? Bedanya, pemerintah Brasil telah berkembang menjadi model untuk kebijakan yang sangat tegas. Manifestasi dari hal ini paling terlihat dalam kebijakan perbankan. Brasil memiliki historis suku bunga yang sangat tinggi, bahkan sempat mencapai 45% pada bulan Maret 1999. Ini mengakibatkan konsumsi menjadi melambat.

Bank Sentral Brasil telah bertindak tegas dengan memotong suku bunga sebanyak 500 basis poin dalam waktu 12 bulan ke angka 7,5%. Presiden Rousseff yang telah menjadi pendukung  kebijakan pemotongan biaya perbankan, mengatakan kepada Financial Times pada tanggal 3 Oktober 2012 bahwa intervensi pemerintahan dalam perbankan hanya bertujuan untuk mengembalikan industri perbankan ke tingkat laba normal.

Menteri Keuangan, Guido Mantega mengatakan kepada pers bahwa bank-bank di Brasil  terlalu memberikan bobot besar kepada risiko default dan seharusnya mereka bisa menurunkan suku bunga kredit konsumen hingga setengahnya. Hasilnya sudah mulai kelihatan: Bank BUMN Banco do Brasil  mengumumkan akan memangkas bunga 34% dari pertengahan Oktober.

Tentu saja, tingkat kesehatan dari pemerintahan Rousseff adalah terbuka untuk diperdebatkan, tergantung pada ideologi ekonomi yang Anda anut. Namun, Anda harus memberikan kredit kepada Brasil atas ketegasannya pada saat pemerintah lain tampaknya hanya tergantung kepada bankir-bankir mereka.

Indonesia bisa mengambil pelajaran dari Brasil. Memang, inisiatif terbaru Indonesia patut dipuji, termasuk pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembatasan kepemilikan saham bank dan rencana untuk menerapkan lisensi berganda.

Namun, di sisi lain kita harus juga bertanya bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang lebih mendasar. Bank Indonesia (BI) sendiri pada Juni 2012 mengatakan bahwa sekitar  30% dari masyarakat Indonesia tidak mengenal jasa perbankan. Dan ini sesungguhnya adalah permasalahan yang paling mendasar.

Apakah akses terhadap layanan jasa keuangan atau kredit sudah diberikan dengan baik? Bukankah bila ini sudah dilakukan dengan baik, maka pertumbuhan Indonesia yang disokong konsumsi domestik akan semakin terdorong?

Secara keseluruhan, tugas bank adalah memperluas kredit kepada masyarakat sebanyak mungkin secara efektif dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian. Semua regulasi tidak akan membantu bila tidak mampu memfasilitasi bank dalam menjalankan fungsi yang paling mendasar ini.

Seperti yang pernah dikatakan Barrack Obama dalam pidato pelantikannya "Pertanyaan yang kita ajukan sekarang bukan apakah pemerintah kita terlalu besar atau terlalu kecil, tapi apakah bisa berjalan dengan baik." Ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan ke depan oleh pembuat kebijakan di Indonesia.



Komentar