Kontan Online
  : WIB    --   
indikator  I  

Egalitarianisme kepemimpinan

Egalitarianisme kepemimpinan
Pengamat Manajemen dan Kepemimpinan

Dalam salah satu sesi pleno Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 24 Mei 2016 lalu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyampaikan perspektif kepemimpinan yang menarik. Menurut Kang Emil, panggilan akrab sang wali kota, ada empat tipe pemimpin dalam sejarah peradaban manusia.

Pertama, pemimpin yang diikuti karena sabda atau ideologinya. Fenomena kepemimpinan seperti ini muncul di zaman para nabi. Kedua, pemimpin yang eksis karena keberhasilannya menaklukkan negeri-negeri seberang yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh, seperti Patih Gadjah Mada, Julius Caesar, Alexander Agung, ataupun Genghis Khan.

Ketiga, pemimpin yang dicatat dalam sejarah peradaban manusia karena aksi pembebasan revolusioner yang dilakukannya. Soekarno, Mahatma Ghandi, dan Lee Kwan Yeuw adalah beberapa contoh di antaranya. Dan, menurut Kang Emil, ketiga tipe kepemimpinan di atas itu sudah berlalu.

Yang terkini, tipe pemimpin keempat adalah sosok-sosok yang lahir dari rakyat, yang memiliki cita-cita setinggi langit namun sekaligus menunjukkan sikap membumi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah representasi dari tipe yang terakhir ini.

Rakyat tidak lagi mencari sosok pemimpin seperti nabi, raja, sang pembebas, ataupun tokoh orator yang luar biasa. Mereka mencari pemimpin seperti kita, rakyat biasa pada umumnya. Bedanya, mereka lebih amanah, demikian tutur sang wali kota arsitek ini.

Pandangan Kang Emil mirip dengan apa yang disampaikan Profesor Barbara Kellerman dari Harvard University, dalam bukunya bertajuk The End of Leadership (2012). Buku dengan judul provokatif ini ingin menunjukkan, telah terjadi pergeseran titik kepemimpinan, dari yang bertumpu kepada segelintir orang di tampuk kekuasaan menuju ke banyak orang di jajaran masyarakat biasa.

Seperti Kang Emil, Kellerman juga menunjukkan konsisten pergeseran titik berat kepemimpinan dari waktu ke waktu, yang dimulai dari sejarah kepemimpinan para dewa dewi Yunani dan Romawi kuno yang digdaya, beralih kepada pemimpin-pemimpin religius, semisal Abraham dan Buddha.

Selanjutnya, menuju para raja yang juga filosof ternama, kemudian berganti ke pemimpin monarki konstitusional. Dan berikutnya, bergeser pada para anggota dewan perwakilan yang dipilih rakyat, yang semakin hari jumlahnya semakin besar.

Bagi Kellerman, pola pergeseran itu begitu ajeg, yakni titik kekuasaan yang makin menyebar kepada banyak orang, dan tak bertumpu pada satu atau segelintir penguasa saja.

Menilik judul bukunya, kita pantas untuk bertanya: mungkinkah kita pada akhirnya bergerak ke arah yang ekstrem, saat praksis kepemimpinan tak lagi dibutuhkan dan akan berujung kepada the end of leadership?

Tak pernah berujung

Masih pada tahun 2012, Andrea Ovans, editor majalah Harvard Business Review menulis artikel berjudul When No Ones In Charge (HBR, May 2012). Tulisan tersebut menyoroti peran kepemimpinan yang semakin redup dan menghilang, seolah-olah tak ada sosok yang in charge atawa hadir untuk memimpin publik.

Saat itu, kepercayaan terhadap para pemimpin sangat rendah, dan melahirkan fenomena leaderless-movement di pelbagai belahan dunia. Sebut saja, gerakan Occupy Wall Street dan Tea Party di Amerika, serta Arab Spring di Timur Tengah.

Tapi, Ovans mengakhiri tulisannya dengan kesimpulan yang menarik. Sejatinya, kepemimpinan tak akan pernah berujung, karena itu bagian dari peradaban manusia.

Skeptisisme terhadap kepemimpinan sesungguhnya tertuju kepada kepemimpinan yang buruk, bukan kepada kepemimpinan secara keseluruhan. Bagaimanapun, sepanjang peradaban manusia bergulir, sepanjang itu pula kepemimpinan dibutuhkan.

Solusi terhadap kepemimpinan yang buruk (bad-leadership) bukanlah menghapuskan praksis kepemimpinan itu sendiri (no leadership). Merumuskan paradigma kepemimpinan yang seiring dengan perkembangan zamannya, itulah tantangan pemimpin yang paling nyata.

Kang Emil mengambil contoh Presiden Jokowi sebagai tipe kepemimpinan yang relevan saat ini. Jokowi tidaklah berbeda dengan rakyat pada umumnya, hanya saja ia mendapatkan amanah dan kesibukan yang jauh lebih banyak. Sedari menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga saat ini jadi Presiden, Jokowi menyambangi warga biasa, berbicara, berjalan, dan mendengarkan langsung dari mereka, seolah tanpa jarak dan perbedaan status di antara mereka.

Di luar urusan kedinasan yang resmi, Jokowi juga berbusana seperti rakyat kebanyakan, yakni kemeja putih lengan panjang dan celana hitam, bahkan sarungan!

Sebagai seorang rakyat di republik ini, saya hanya bisa berharap supaya egalitarianisme kepemimpinan seperti ini bisa ditunjukkan secara konsisten. Bahkan menular ke jajaran kepemimpinan di bawahnya.

Guru saya pernah berkata, sesungguhnya seorang pemimpin tak lebih dari sekadar primus inter pares atau first among equals. Pemimpin adalah makhluk yang sama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin bukanlah makhluk setengah dewa, yang membuat mereka seakan-akan berbeda alam dan hakikat dengan manusia-manusia yang dipimpinnya.

Pemimpin juga bukan superman, yang membuat mereka merasa punya hak untuk berperilaku super (utamanya super berkuasa) atas manusia yang dipimpinnya.

Sebagai primus inter pares, pemimpin adalah sosok yang sama dan sederajat (equal) dengan makhluk-makhluk yang dipimpinnya. Hanya saja, mereka diberi kesempatan untuk berjalan di urutan yang pertama, agar bisa menuntun orang-orang di belakangnya. Tak lebih tak kurang, itu saja.