Reporter: Ekuslie Goestiandi | Editor: hendrika.yunaprita
Tanggal 26 Juli 2016, jam 09.00 pagi, sekonyong-konyong dua pemuda yang diklaim sebagai tentara ISIS menyerbu masuk ke dalam gereja kecil St. Etienne-du-Rouvray, Rouen, Normandia, Perancis. Mereka langsung merangsek masuk ke altar, dan dengan kekejian tanpa batas menggorok leher seorang rohaniwan renta berusia 84 tahun, Jacques Hamel, yang sedang memimpin perayaan misa harian bagi umat sekitarnya. Dua biarawati dan dua umat biasa yang sedang mengikuti kebaktian juga dilukai dalam drama terorisme mengerikan itu.
Lima hari kemudian, 31 Juli 2016, dalam perjalanan pulang dari Krakow ke Vatikan, pemimpin tertinggi gereja Katolik Paus Fransiskus memberikan jawaban yang sedikit mengejutkan atas pertanyaan wartawan yang mengiringi perjalanannya. Menanggapi pertanyaan terkait dengan tragedi pembunuhan Pastor Hamel, Paus Fransiskus dengan tegas menolak mengaitkan isu terorisme dengan agama tertentu.
Bagi Paus Fransiskus, semua agama menginginkan perdamaian. Terorisme muncul saat ekonomi dunia memusatkan perhatian dan pemujaannya kepada uang, bukanlah kepada manusia, katanya. Dengan kata lain, terorisme adalah persoalan yang terutama lahir dari sistem politik ekonomi global daripada urusan agama.
Sistem ekonomi global yang bersifat kapitalistik, yang sekaligus menciptakan kemakmuran namun juga ketidakadilan, telah menjadi perhatian Paus serta pengamat cendekia lainnya. Dalam bukunya, Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization (2016), Branko Milanovic memaparkan peta ketidakadilan yang muncul akibat kapitalisme, yang ternyata sudah berumur panjang. Lewat studi terhadap data kebutuhan rumah-tangga lintas negara selama dua abad, penulis menunjukkan pola yang menggambarkan ketidakadilan di dalam sebuah negara juga lintas negara.
Revolusi Industri yang terjadi antara abad ke-18 hingga ke-19 di bumi belahan Barat telah mendorong terjadinya kesenjangan yang tajam dengan belahan bumi lainnya. Beruntungnya, kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi negara-negara Asia belakangan ini telah ikut mengurangi curam kesenjangan tersebut.
Namun, kesenjangan antarnegara yang mulai berkurang justru memunculkan kesenjangan yang semakin meningkat di dalam sebuah negara, khususnya negara-negara kaya. Contoh paling utama adalah Amerika Serikat, yang walaupun secara nasional tetap tercatat sebagai salah satu negara termakmur di dunia, kesenjangan antarmasyarakat di dalamnya justru begitu tajam.
Suatu pilihan
Ekonom peraih Nobel, Joseph Stiglitz mengatakan, ketidakadilan (yang muncul akibat kapitalisme) bukanlah sebuah kebetulan, tapi suatu pilihan. Dalam hal ini, tentunya bukan pilihan dari orang-orang yang merasakan dampak buruk ketidakadilan. Namun, pilihan dari kalangan yang mempunyai pengaruh dan wewenang untuk memengaruhi bahkan menciptakan aturan main.
Pandangan Stiglitz ini diperdalam oleh Robert Reich, mantan menteri ketenagakerjaan Amerika Serikat, dalam buku anyarnya Saving Capitalism, For the Many, not the Few (2016). Reich berusaha membuka tabir yang selama ini mengaburkan pandangan orang saat berdiskusi tentang ketidaksempurnaan kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi.
Banyak orang yang percaya, intervensi pemerintah yang bertugas sebagai penentu aturan main akan mampu membatasi keliaran kekuatan pasar dan menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil. Persoalannya, kata Reich, saat ini terjadi pemusatan kekuatan politik yang makin meningkat di tangan korporasi-korporasi besar dan elit-elit institusi keuangan swasta, yang memungkinkan mereka ikut memengaruhi arah dan isi suatu aturan main.
Akibatnya, yang terjadi bukannya intervensi pemerintah terhadap ekonomi pasar yang berhasil mendistribusi ulang pendapatan secara lebih adil lewat pajak. Tapi, justru distribusi pendapatan yang sedari awal sudah diarahkan menumpuk di kalangan tertentu, yakni kelompok kaya dan mapan. Ringkas cerita, kesenjangan sudah dimulai saat rancangan aturan main itu dibuat.
Kemakmuran dan ketidakadilan laksana dua sisi dari koin kapitalisme. Paus Fransiskus juga menyadari hal ini. Bahkan, pada September 2015, dalam sambutannya di depan Kongres Amerika Serikat, ia tak segan menyampaikan pujian bagi kapitalisme. Suka ataupun tidak, kapitalisme telah mendatangkan kompetisi, modernisasi, kecanggihan teknologi, juga semangat kewirausahaan, yang menghadirkan kemajuan peradaban pada masa kini.
Tapi pada saat yang bersamaan, Paus juga mendesak rakyat Amerika Serikat untuk memanfaatkan kapitalisme sebagai pendorong bagi kebaikan bersama (common good), bukan hanya kemakmuran segelintir orang. Bahkan, lebih diutamakan berpihak pada kalangan miskin dan terpinggirkan.
Mungkin seruan profetik di atas terdengar utopis. Tapi, mendiang William Soeryadjaja, sang pendiri konglomerasi Astra, punya cerita yang berbeda. William mendirikan dan membesarkan Grup Astra dengan membawa sebuah misi mulia, yakni ingin sejahtera bersama bangsanya. Usaha yang semakin besar sudah tentu akan menciptakan lapangan pekerjaan yang semakin luas. Menciptakan satu lapangan pekerjaan, sama artinya mencegah satu manusia untuk berbuat jahat, demikian ide William.
