: WIB    —   
indikator  I  

Filipina

Filipina
Pengamat Asia Tenggara

PADA tanggal 10 April 2012, saya menulis sebuah artikel di Harian KONTAN mengenai Filipina. Saya menulis, "Penguasa Indonesia perlu mencatat satu hal, Filipina menjadi penantang utama Indonesia untuk menjadi pemimpin Asia Tenggara." Prediksi saya itu sepertinya akan terwujud.

Tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Filipina mencapai 6,6% termasuk 6,8% pada kuartal IV. Angka ini sama bagusnya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 6,6% tahun lalu. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Filipina juga akan mencapai 6% di 2013 ini dan 5,5% di 2014.

Filipina, saat ini, merupakan kreditor IMF usai melunasi utang-utangnya pada 2006 dan kemudian mengucurkan hampir USD 1 miliar pada Juni 2012. Seperti diungkapkan Direktur Bank Dunia untuk Filipina, Motoo Konishi baru-baru ini, "Filipina saat ini bukan lagi the sick man of East Asia, tetapi sebuah negara yang sedang bangkit".

Saham Filipina juga merupakan salah satu yang termahal di Asia. Financial Times, 4 Desember 2012 mencatat Indeks Ekuitas Filipina meningkat tiga kali lipat dari di bawah 2.000 poin menjadi 6.000 poin. Pujian berlimpah dari lembaga-lembaga internasional merupakan sesuatu yang luar biasa ketika Anda melihat sebelumnya bahwa Filipina pernah dipandang sebagai negara yang miskin dan kerap dilanda perselisihan.

Kenyataannya, akhir-akhir ini, perubahan dan kebangkitan Filipina yang secara cepat mengungguli Indonesia menjadi "kisah terbesar" di Asia Tenggara. Penyokong utama kebangkitan ekonomi Filipina adalah pasar yang sangat besar, populasi penduduk Filipina lebih dari 104 juta jiwa, permintaan domestik yang sangat kuat, dan Business Process Outsourcing (BPO) yang sedang bergairah.

Menariknya, ternyata, China hanya menjadi mitra dagang Filipina nomor tiga terbesar di pertengahan I-2012. Ini menggarisbawahi penurunan ketergantungannya terhadap peranan ekspor.

Berdasarkan statistik yang dikeluarkan Departemen Perdagangan dan Industri Filipina, ekspor barang dan jasa hanya berkisar 30%-40% dari GDP Filipina. Di saat yang sama, Filipina sudah melampaui India sebagai BPO paling unggul di dunia dan menjadi destinasi call center.

Industri BPO Filipina diproyeksikan akan menembus USD 25 miliar dan menyumbang 10% untuk perekonomiannya di 2016. Di bidang politik, Presiden Benigno Aquino III, yang akrab dipanggil Noynoy, telah menuai banyak pujian atas peranannya yang giat menelusuri tindak korupsi yang sudah sangat endemik, termasuk menahan pendahulunya Gloria Macapagal dengan sejumlah tuntutan.

Dia juga telah memperlihatkan kesungguhannya untuk mengesampingkan berbagai kepentingan pribadi demi mencapai target dan tujuan dari kebijakannya, seperti meloloskan Rancangan Undang-undang Kesehatan Reproduksi (RH Bill) meskipun mendapat tantangan kuat Gereja Katolik. Tidak sekeras tantangan di atas, Pemerintahan Noynoy juga tengah memperbesar pengeluarannya di bidang pengadaan infrastruktur yang sangat diperlukan. Kenaikan pengeluaran untuk infrastruktur ini telah ditetapkan dari yang semula hanya sebesar 4% dari GDP atau 450 peso menjadi 5% atau 680 peso tahun 2016.

Ini bukan berarti bahwa Filipina selama ini tidak memiliki tantangan dan berbagai warisan permasalahan. Ketimpangan sosial masih besar. Menurut Asian Development Bank (ADB), Koefisien Gini Filipina (koefisien untuk mengukur ketimpangan pendapatan, semakin rendah semakin baik) menurun dari 49 pada tahun 1990-an menjadi 45 tahun 2009. Ini masih sangat tinggi, bahkan lebih, ketika mempertimbangkan bahwa kekayaan gabungan dari dua orang Filipina yang paling kaya, Henry Sy dan Lucio Tan senilai US$ 13,6 miliar hampir setara dengan 6% perekonomian Filipina secara keseluruhan.

Red Tape Filipina juga masih menjadi masalah. Dalam laporan Doing Business yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Filipina turun dari peringkat 136 ke 138, semakin menekankan kelemahan-kelemahan administrative Filipina dalam menyikapi persoalan-persoalan seperti memulai bisnis dan resolusi sengketa bisnis.
Selain itu, serangan yang terus berlanjut ke teritori Malaysia di negeri bagian Sabah oleh golongan militan yang berafiliasi dengan Kesultanan Sulu, mengindikasikan kegagalan Manila dalam hal penegakan dan integrasi hukum.

Ditambah dengan berbagai persoalan ketimpangan sosial di atas, tentunya, ini mengandung potensi yang dapat menyebabkan berbagai permasalahan berskala luas. Akan tetapi, perlu diingat bahwa ini merupakan isu-isu yang pada saat ini juga tengah dihadapi oleh negara-negara berkembang lain termasuk Indonesia, dan bahwasanya kemauan politik dari masyarakat Filipina untuk menyelesaikan masalah terus meningkat.

Waktu bersantai untuk Jakarta saat ini telah usai seiring dengan bangkitnya Filipina yang terus melaju menuju barisan terdepan.


Close [X]