Reporter: Karim Raslan | Editor: cipta
AKHIR-AKHIR ini, banyak terdengar perbincangan tentang "jurang fiskal" yang terjadi Amerika Serikat (AS), dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi ekonomi global. Tapi, apa sebenarnya "jurang fiskal" (fiscal cliff) itu?
Jurang fiskal merupakan potensi dampak negatif yang akan terjadi jika kedua kubu politik di Amerika Serikat, Partai Demokrat yang menyokong Presiden Barack Obama, dengan Partai Republik yang mendominasi Kongres, gagal menyepakati masalah kenaikan pajak dan pemotongan anggaran pada akhir tahun ini.
Di bawah pemerintahan pendahulu Obama, George W. Bush, memberikan insentif berupa diskon pajak untuk seluruh penghasilan, baik pribadi maupun perusahaan, termasuk dinikmati oleh orang-orang kaya Amerika. Nah, pemotongan pajak ini akan berakhir pada 31 Desember 2012. Obama ingin mengakhiri diskon pajak untuk orang kaya Amerika, yaitu mereka yang berpenghasilan di atas US$ 200.000 per tahun per individu.
Alih-alih mendukung permintaan Obama, politisi dari Partai Republik justru mengusulkan diskon pajak tersebut tetap dilanjutkan. Sebagai gantinya, mereka mengusulkan pemotongan anggaran tunjangan jaminan sosial, serta anggaran bagi 1.000 program Pemerintah Amerika, termasuk tunjangan pengangguran dan anggaran program pendidikan.
Jika tidak ada kompromi, maka pajak semua orang akan naik. Namun, anggaran belanja Amerika juga akan dipotong. Hal ini menyebabkan beberapa analis khawatir hal ini menyebabkan ekonomi Amerika berkontraksi sehingga memicu resesi lain.
Tidak ada konsensus yang universal mengenai bagaimana hal ini dapat mempengaruhi Asia. Tentu, jika Amerika "menuju pada jurang fiskal", maka ia akan menekan sentimen investor. Ini akan berdampak buruk ketika pemain melepaskan aset-aset yang berisiko. Barangkali ini mungkin sudah terjadi, maka kebuntuan terus berlanjut.
Secara umum, kenaikan pajak di Amerika akan menyebabkan penurunan tingkat konsumsi. Dampaknya, ini dapat merugikan ekonomi negara-negara Asia yang berorientasi pada ekspor.
Negara-negara seperti Cina, Korea, Taiwan, Malaysia, dan Thailand kemungkinan besar akan terkena imbas yang besar daripada negara-negara yang perekonomiannya didorong oleh konsumsi dalam negeri seperti India dan Filipina.
Menurut Kantor Perwakilan Perdagangan AS, Indonesia hanya merupakan mitra dagang Amerika yang terbesar ke 28. Pada tahun 2011, barang impor AS dari Indonesia mencapai US$ 19,1 miliar, sebanyak US$ 4,3 miliar adalah pakaian rajutan dan produk-produk pertanian serta minyak sebesar US$ 361 juta.
Dengan asumsi Amerika melompat ke jurang fiskal, ekspor Indonesia yang terpukul parah mungkin barang non-esensial seperti pakaian. Warga Amerika tentu tidak akan mengurangi makanan. Tapi jumlah pakaian ekspor ke AS kurang dari 0,5% PDB Indonesia, sehingga sektor ini tidak akan dipengaruhi oleh belanja konsumen yang lebih rendah di Amerika.
"Decoupling" ketergantungan global terhadap perekonomian Amerika mungkin benar! Memang, ada beberapa yang percaya bahwa " jurang fiskal" hanyalah mitos yang dibawa Partai Republikan yang berusaha untuk mendorong agenda mereka mengenai pajak rendah dan penghematan pemerintah.
Penerima Nobel Paul Krugman menyatakan dalam sebuah artikel harian New York Times 11 November 2012: "Prospek atas menjulangnya pemotongan belanja dan kenaikan pajak bukan krisis fiskal. Hal ini, sebaliknya, krisis politik yang disebabkan oleh upaya G.O.P (Partai Republikan) untuk mengambil jaminan ekonomi."
Menurut saya, ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Jurang fiskal pada dasarnya adalah sengketa politik, antara yang orang baru dan terpilih kembali.
Presiden Obama yang baru terpilih kembali percaya bahwa pemerintah harus memainkan peran lebih besar dalam perekonomian Amerika. Kongres yang didominasi oleh kaum Republikan tengah merajuk yang dilandasi ideologis justru berpikir sebaliknya.
Hal ini juga sempat terjadi di Indonesia yakni pada akhir Maret 2012. Dan, terdengar menakutkan bagi orang-orang yang memperhatikan politik Indonesia. Ada pertarungan serupa antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mempertanyakan harga bahan bakar minyak (BBM).
Ada posisi yang tampaknya tak terdamaikan. Yakni eksekutif menginginkan harga BBM naik, fraksi tertentu di DPR menentang. Seperti kita tahu, pemerintah menyerah. Alhasil, isu kebijakan publik yang penting itu hingga kini belum juga terselesaikan.
Tidak jelas apakah hal serupa bisa terjadi di Amerika, Pemerintahan Obama yang baru masih segar dibandingkan dengan pemerintahan SBY. Namun, yang tampak mantan profesor hukum ini menunjukkan ketegasan yang jauh lebih besar ketimbang sang jenderal.
Apapun masalahnya, jelas ada pelajaran bahwa Anda tak dapat memisahkan ekonomi dan bisnis dari politik. Tapi, apakah warga Indonesia mengetahui hal ini?
