Reporter: Ekuslie Goestiandi | Editor: hendrika.yunaprita
Dalam lingkup korporasi, salah satu teori kepemimpinan yang paling klasik adalah konsepsi Level-5 Leadership. Pendekatan yang digagas oleh Jim Collins dalam bukunya Good to Great (2001), membagi tingkat kepemimpinan ke dalam lima jenjang. Level-5 adalah derajat praksis yang paling tinggi, yang berhasil memadukan dua hal yang sekilas terlihat paradoksal, yakni ambisi dan kerendahan hati.
Apakah mungkin orang yang ambisius sekaligus juga bisa bersikap rendah hati? Atau sebaliknya, apakah mungkin orang yang rendah hati, sekaligus memiliki ambisi yang tinggi? Namun, studi Collins justru menunjukkan bahwa kedua hal yang tampak bertentangan itu dapat dipadukan dalam diri seorang pemimpin. Persisnya, dalam sosok pemimpin kelas wahid bertajuk level-5 leader.
Bagi pemimpin pada tingkatan ini, ambisi yang tersimpan di dalam kepalanya tertuju kepada kejayaan organisasi, bukan demi kemuliaan diri sendiri. Kerendahan hatinya tecermin dari sikap yang tetap menjadikan dirinya sebagai bagian dari organisasi, bukan seorang superman yang lebih cakap dan hebat daripada tim kerjanya.
Dalam konteks politik, level-5 leader dapat disetarakan dengan sosok pemimpin negarawan yang acapkali digambarkan sebagai orang yang sudah selesai dengan dirinya. Kata selesai memiliki makna konotatif: usai dengan segenap ambisi pribadi yang tertuju pada diri sendiri, entah itu ambisi mengumpulkan harta, meraih jabatan, atau mendapatkan gengsi dan status sosial. Sebaliknya, mereka terpanggil memulai dengan ambisi diri yang tertuju pada lingkup besar di luar dirinya, entah itu kemakmuran rakyat, kesejahteraan bangsa dan bahkan kemaslahatan generasi yang akan datang.
Hal ini serupa dengan apa yang diutarakan penulis Amerika, James Freeman Clarke (18101888): a politician thinks of the next election; a statesman of the next generation. A politician looks for the success of his party; a statesman for that of the country. The statesman wished to steer, while the politician was satisfied to drift.
Tak kalah pentingnya pula, pemimpin negarawan pertama-tama hadir bukan sebagai penguasa rakyat, yang jauh lebih hebat dan tinggi daripada rakyat di sekelilingnya. Mereka justru hadir sebagai anak bangsa, yang setara dan sederajat dengan yang lain, serta berjuang bersama-sama mereka.
Menentukan pilihan
Kemeriahan dan dinamika pilkada serentak yang kita rayakan pada 15 Februari 2017, ternyata belum sepenuhnya usai. Khususnya DKI Jakarta masih akan menjalani pilkada putaran kedua pada 19 April 2017. Pilkada rasa pilpres yang cukup menyita waktu, tenaga, dan perhatian, semestinya bisa menjadi lahan demokrasi yang mampu melahirkan pemimpin level-5 atawa negarawan.
Namun, seorang sahabat pemegang KTP DKI bertutur masygul, seolah-olah menyangsikan kemampuan ajang ini untuk melahirkan seorang pemimpin dengan kaliber di atas. Dinamika pilkada yang sarat dengan nuansa primordialisme, kepentingan partisan, serta keretakan hubungan masyarakat akibat perbedaan sikap ideologis dan pilihan politis, serta apatisme sebagian warga, adalah beberapa alasan yang menyertai kesangsian teman itu.
Namun, bangsa ini sudah memilih untuk menempuh jalan demokrasi dalam proses pembangunan peradaban sosial-politiknya. Bahkan beberapa pengamat bersepakat bahwa kita sudah dalam posisi point of no returns, alias tak bisa kembali lagi ke zaman lampau yang serba-otoriter dan sentralistik. Sebagai konsekuensinya, kita juga harus siap dan mampu untuk menjalankan amanah penetapan pemimpin lewat proses pemilihan secara langsung.
Setiap individu (rakyat) memiliki kedaulatan penuh untuk memilih seturut pertimbangan dan aspirasinya sendiri-sendiri. Lebih dari sebuah kewajiban, pilkada juga merupakan kesempatan untuk mengambil keputusan tentang kemakmuran masyarakat, kesejahteraan bangsa, dan juga kemaslahatan generasi yang akan datang.
Memang, pada dasarnya tidak mengambil keputusan adalah sebuah keputusan juga. Tapi, seperti kata Mahatma Gandhi, You may never know what results come of your action, but if you do nothing, there will be no result.
Pada saat menetapkan keputusan, siapkah kita memilih pemimpin sekaliber negarawan? Penyiar radio kenamaan Amerika, Robert Alan Bob Edwards, memberikan pertanda yang sederhana tentang negarawan. He's a dead politician, katanya. Yakni, para politisi yang sudah mati alias selesai dengan kepentingan, ambisi dan hasrat pribadinya.
