kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45866,25   0,74   0.09%
  • EMAS918.000 0,00%
  • RD.SAHAM -0.32%
  • RD.CAMPURAN -0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.08%
KOLOM /

Yuk, Mengenal Lebih Dalam Sertifikasi ISO 37001


Rabu, 28 April 2021 / 06:18 WIB
Yuk, Mengenal Lebih Dalam Sertifikasi ISO 37001
ILUSTRASI. Aries Heru Prasetyo, Ketua Program Sarjana PPM School of Management. Foto: Dok Pribadi

Reporter: Harian Kontan | Editor: Yuwono triatmojo

Panduan sistem manajemen anti suap atau yang dikenal dengan istilah manual sistem juga mengulas pentingnya komitmen kepemimpinan dalam menjalankan kebijakan ini.

Semangat yang diusung adalah tone from the top, di mana pimpinan perusahaan harus menunjukkan komitmen sekaligus menjadi role model bagi seluruh staf dalam menjalankan kebijakan ini.

Selanjutnya, manual sistem secara rinci akan menjabarkan tahapan dan mekanisme pengelolaan dalam sebuah rencana kerja. Hal ini berarti mekanisme anti suap tak dapat dilihat sebagai sebuah tindakan yang instan.

Sebaliknya ini merupakan sistem yang harus terencana secara efektif dan dituangkan dalam bahasa yang sederhana agar setiap orang yang membaca dan memahami dapat berada pada tataran pemahaman yang sama.

Komponen kedua yang tak kalah pentingnya adalah pedoman wistleblowing system. Sistem ini merupakan mesin yang menghidupi kinerja anti suap secara keseluruhan.

Mekanisme wistleblowing merujuk pada upaya untuk mengidentifikasi risiko penyuapan sejak dini berikut bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak-pihak pelapor.

Dalam beberapa praktik di lapangan, lemahnya mekanisme perlindungan khususnya pada sisi pelapor seringkali membuat individu enggan untuk melaporkan adanya potensi tindakan penyuapan.

Alhasil sistem manajemen anti suap tidak akan mampu membendung aksi yang ada.

Komponen ketiga adalah prosedur sistem manajemen anti suap. Dalam dokumen prosedur ini, hal yang menjadi penekanan adalah bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak ditoleransi berikut prinsip yang wajib dijalankan oleh unit pengendali gratifikasi, mulai dari prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, kemanfaatan, kepentingan umum hingga prinsip independensi dan perlindungan bagi pelapor.




TERBARU

[X]
×